Perlukah Indonesia Keluar dari OPEC?

Saya ingat sejak SD dulu, guru-guru saya mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara anggota OPEC dan bahkan menjadi penyuplai minyak yang cukup diperhitungkan. Saya pun bangga karenanya. Empat puluh enam tahun sejak Indonesia bergabung dengan OPEC, yaitu tahun ini, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro kemudian mengungkapkan bahwa Indonesia positif akan segera mengundurkan diri dari OPEC. Menurut beliau, Indonesia sudah bukan lagi negara pengekspor minyak. Dan keputusan inipun sudah melalui sidang kabinet.

Sebenarnya isu akan keluarnya Indonesia dari kelompok negara pengekspor minyak itu sudah muncul sejak lama (tahun 2003, CMIIW). Entah mengapa isu tersebut baru akan terealisasi tahun ini.

Indonesia memang sudah tidak menjadi negara pengekspor minyak lagi. Dengan kapasitas produksi minyak mentah yang tidak mencapai satu juta barel per hari serta konsumsi BBM rata-rata 1,5 juta barel per hari, Indonesia sejak tahun 2000 sudah terus mengimpor minyak untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat. Menurut BusinessWeek (http://www.businessweek.com/magazine/content/05_27/b3941066.htm), sejak 16 tahun terakhir, produksi minyak Indonesia telah mengalami penurunan 1.5% per tahun, sementara konsumsinya terus meningkat 5.4% per tahun.

Beberapa pihak menyetujui rencana pemerintah ini, namun beberapa yang lain menolaknya (http://motor-indonesia.blogspot.com/2008/05/usulan-indonesia-keluar-dari-opec.html). Pihak yang setuju beralasan bahwa dengan Indonesia keluar dari OPEC, bisa menghemat dana sekitar 3,1 juta dollar AS per tahun dari iuran keanggotaan OPEC. Di samping itu, sedikit sekali manfaat yang dapat dinikmati Indonesia dengan tetap menjadi anggota organisasi tersebut. Memang, dengan menjadi anggota OPEC, Indonesia dapat membeli minyak ke sesama anggota OPEC dengan harga yang lebih murah. Akan tetapi, OPEC saat inipun sudah tidak mampu mengendalikan harga minyak dunia.

OPEC memiliki kebijakan mengatur kuota produksi minyak negara anggotanya. Dari sinilah, harga minyak itu hendak ia kendalikan. Meski sebenarnya OPEC hanya menguasai 40% dari seluruh minyak dunia, hal tersebut sangat manjur diterapkan dan harga pun benar-benar dapat dikendalikan. Namun, sejak tahun 2000, kebijakan ini sudah tidak relevan lagi. Tahun 2001, misalnya, sekalipun kuota produksi digenjot sedemikian rupa, harga minyak relatif tidak terpengaruh. Hal ini disebabkan oleh kebijakan yang diberlakukan negara pengekspor minyak non OPEC. Mereka, ketika harga minyak naik, produksi ditingkatkan dan ketika harga turun, kuota produksi justru tidak diturunkan. Tentu hal ini justru merugikan negara anggota OPEC sendiri.

Kebijakan kuota produksi yang diterapkan OPEC juga sedikit banyak merugikan Indonesia. Pasalnya, kuota yang diterapkan dipukul rata pada semua negara anggota. Indonesia dengan kapasitas produksi yang jauh lebih sedikit dan jumlah penduduk yang sangat banyak memiliki jatah produksi yang sama dengan negara lain yang kapasitas produksinya lebih besar sementara penduduknya relatif tidak banyak. Jika tidak keluar dari OPEC, misal Indonesia berniat mengeksplorasi wilayah baru untuk menambah produksi, nantinya akan terbentur masalah kuota yang ditetapkan organisasi tersebut. Maka, terpaksa Indonesia mengimpor minyak lagi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sementara jika tidak lagi menjadi anggota, Indonesia akan lebih bebas menambah jumlah produksinya.

Muncul kekhawatiran bila Indonesia dari OPEC akan mengganggu stabilitas pasokan minyak dalam negeri. Jika sebelumnya Indonesia akan mendapat prioritas untuk memperoleh minyak dari sesama anggota OPEC, setelah keluar Indonesia diperkirakan tidak lagi mendapat prioritas tersebut. Sementara negara-negara pengekspor lainnya mungkin akan sedikit menahan ekspor minyaknya untuk kebutuhan dalam negerinya sendiri.

Selain itu, peran Indonesia di kancah dunia internasional juga akan berkurang seiring pengunduran diri dari OPEC ini. Bukan tidak mungkin hal ini akan membuat Indonesia semakin tidak terdengar lagi di mata dunia.

Sekalipun beberapa pihak menilai kenaikan harga minyak yang cukup signifikan ini merupakan dampak subprime mortgage AS, menurunnya kurs dollar AS (menurut Chakib Khelil, Presiden OPEC, setiap nilai tukar dolar AS anjlok 1 persen, harga minyak naik US$ 4 per barel, demikian pula sebaliknya), ulah para spekulan, kepanikan akan minimnya pasokan minyak di masa mendatang, dan politik global yang cenderung tidak aman, lain halnya dengan Sekjen OPEC, Abdalla Salem El-Badri yang menyebut pasokan minyak dunia tidak mengalami kekurangan.

Apapun itu, sah-sah saja pemerintah keluar dari OPEC, dengan catatan:
1. Pasokan minyak untuk kebutuhan dalam negeri dapat dipastikan tetap aman
Hal ini dapat dicapai dengan cara menjalin hubungan baik dengan negara-negara pengekspor minyak, baik itu OPEC maupun non OPEC. Urusan kita akan dipermudah bila kita sudah kenal baik dengan pihak yang berkepentingan
2. Indonesia benar-benar memanfaatkan ‘kebebasannya’ ini dengan cara memaksimalkan usaha penemuan sumber minyak baru
Cara ini cukup sulit dilakukan mengingat untuk mendapatkan sumber baru dibutuhkan dana yang sangat tidak sedikit. Oleh karena itu diperlukan investor yang mau mendanai. Akan tetapi, sekalipun Indonesia sangat berpotensi masih memiliki sumber minyak baru, investor tetap akan memperhitungkan kondisi politik dan keamanan makro. Padahal seperti kita lihat saat ini, demo marak di mana-mana. Anarki datang tiap hari.
3. Memperbaiki sistem kerja khususnya dalam bidang pertambangan
Hal ini mudah diucapkan tapi sangat sulit dilakukan. Untuk memperbaiki sistem manajemen pada sebuah organisasi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi jika ada banyak kepentingan yang bermain di dalamnya. Tapi, mungkin ini saatnya kita menunjukkan pada bumi Indonesia bahwa kita memang mencintai negeri ini sehingga demi Indonesia yang lebih baik, apa yang tidak kita lakukan?
4. Berusaha mengurangi ketergantungan terhadap minyak
Dengan sumber-sumber energi alternatif, misalnya.